Apa yang paling ditunggu-tunggu oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) setiap tahun....? Ya, hadiah dari pemerintah yang bernama "Remisi". Setiap tahun pemerintah republik Indonesia selalu memberi hadiah itu terutama pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Sebuah hadiah yang pasti dinanti, karena mereka para WBP akan mendapat pengurangan/pemotongan masa pidananya yang berbeda setiap orangnya.Namun apa jadinya bila hadiah yang ditunggu itu urung datang..? Maka itulah sebabnya Pucuk Pimpinan kita berkenan hadir dan menjelaskan apa dan mengapa hadiah yang ditunggu itu bisa urung turun. Para wakil rakyat yang duduk di DPR telah memanggil pemerintah (kementerian Hukum dan HAM RI) untuk hadir dalam rakor di dewan.
Ternyata sebagian besar fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan tetap tidak dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin terkait kebijakan pengetatan remisi bagi koruptor tersebut. Menteri Hukum dan HAM yang menghadiri ruang sidang Komisi III DPR RI dalam menjawab pertanyaan wakil rakyat tanggal 13/02/2012 itu, bahkan diminta mengundurkan diri apabila dinyatakan kalah dalam gugatan di PTUN yang diajukan beberapa komponen masyarakat. Wow.......
Dalam penjelasannya Menkumham mengingatkan pelayanan terhadap warga binaan bersandar pada beberapa Undang-undang diantara UU no.12/1995 tentang Pemasyarakatan, PP no.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan disempurnakan dengan PP no.28/2006.
Bagaimana kelanjutan ini semua....???
Kita sebagai insan PAS akan terus berkarya demi bangsa ini.
(14/02/2012)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar